Skripsi
PERKAWINAN TANPA PERSETUJUAN MEMPELAI WANITA DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ADAT (Studi Kasus Gampong Laga Baro Kecamatan Samudera)
- Share to:
ABSTRAKS
Perkawinanadalahsuatuperbuatanhukum yang sahdanmenimbulkanakibatberupa
hak-hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak (suami dan isteri) dalam
menciptakan keluarga yang bahagia.Pernikahan yang
suksesseringditandaidengankesiapanmemikul tanggung jawab, baik yang
menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang
berkaitandenganperlindungan, semuaitutentusajaharusdidasariolehperkawinanyang berlandaskan suka sama suka
(tidak ada paksaan).Olehkarenaitupenulisinginmenelititentang“Perkawinan Tanpa
Persetujuan MempelaiWanitaDitinjau Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974
dan Hukum Adat (Studi Kasus Gampong Laga Baro Kecamatan
Samudera)”.RumusanmasalahdalampenelitianiniadalahBagaimanapelaksanaanper
kawinan tanpa persetujuan calon isteri menurut Undang-undang No. 1 Tahun
1974dankaitannyadenganhukumadat di GampongLagaBaro, dan bagaimana
aspekyuridisdanaspeksosiologisakibat perkawinan tanpa persetujuan calon isteri
di Gampong Laga Baro. AdapuntujuandalampenelitianiniadalahUntukmengetahuipelaksanaanperkawinan
tanpa persetujuan calon isteri menurut Undang-undang No. 1 Tahun
1974dankaitannyadenganhukum adat. Untuk mengetahui
aspekyuridisdanaspeksosiologisakibat perkawinan tanpa persetujuan calon isteri
di Gampong Laga Baro. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan kualitatif,sedangkan penelitian ini menggunakan jenis
penelitian lapangan. Adapun hasil penelitian ini dapat di ketahui bahwa,
Perkawinan tanpa persetujuan mempelai wanita yang menikah pada tahun 2013
sampai dengan 2016 di Gampong Laga
Baromasihtergolongsangatmudahpelaksanaannya,halinidipengaruhiolehrendahnya
tingkatpendidikan orang tua,
dantidakstabilnyaperekonomiankeluarga.SedangkankalauditinjaumenurutUndang- Undang No.1 Tahun 1974 tentangperkawinan, Secarahukum, kawintanpa
persetujuan calon isteri bertentangandenganpasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 yang berbunyi:
Perkawinanharusdidasarkanataspersetujuankeduacalonmempelai. danpadapasal 16
KompilasiHukum Islam, disebutkansuatupernikahan yang
terjaditanpaadanyakesanggupanmaupunpersetujuandaripihak-pihak yang
berkepentingan, makapernikahannyatidaksah.Pernikahan yang dipaksakankepada
seorang anak melanggar visi dari pada perlindungan anak itu
sendiri.Tapidalamhalinianakdilihatsebagaiindividu yang
tidakmemilikikebebasanmemilihuntukkepentingannyasendiri. Hal ini
menyebabkan sebagian pihak merasa sah untuk memaksakan seseorang sebagai
pasangan hidup si anak.Dari
aspekpsikologiswanitamengalamikekerasandalamrumahtangga (KDRT)
danwanitaseringkalimenjadipihak yang dirugikan.
Detail Information
| Penulis |
RAUZATUL JANNAH - Personal Name
|
|---|---|
| NIP/NIDN/NIM | 121106230 |
| Edition | |
| Language |
English
|
| Publisher | SYARIAH-AHWAL AL-SYAKHSYIYYAH : IAIN Lhokseumawe., 2017 |
| Edition | |
| Subject(s) | |
| No Panggil |
Ahwal Al-Syakhsyiyyiah
|