Skripsi
DANA PENSIUN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 1992 DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
- Share to:
Setiap PNS akan di potong gajinya sebesar 4.75% setiap bulannya untuk dana
pensiun, jika gaji PNS sebesar Rp. 3.000.000 maka 4,75% dari 3.000.000 juta
adalah 142.500. Setiap peserta pensiun PNS menginvestasikan gajinya setiap
bulan kepada lembaga pensiun untuk dikelola dan kemudian pada saat masa
pensiun telah tiba peserta pensiun dapat menerima manfaat pensiun tersebut, akan
tetapi kita sebagai umat islam percaya bahwa setiap manusia boleh merencanakan
sesuatu akan tetapi sesuatu yang telah direncanakan oleh manusia hanya Allah
yang bisa menentukannya dapat terjadi atau tidak. Begitu pula dengan dana
pensiun yang tidak bisa menentukan kapan seseorang tersebut meninggal dunia
bagaimana jika sesorang itu meninggal sebelum masa pensiun, bagaimana
pembayaraan manfaat pensiun tersebut, dan apakah dana yang telah peserta
investasikan dari setiap bulan sampai bertahun-tahun di kelola oleh lembaga
pensiun sesuai dengan syariah. Sehingga penulis ingin meneliti Dana Pensiun
Perspektif Undang-undang No.11 Tahun 1992 dan Hukum Ekonomi Syariah.
Adapun rumusan masalah adalah: 1) Bagaimana pembayaran manfaat dana
pensiun kepada ahli waris apabila peserta pensiun meninggal sebelum masa
pensiun menurut UU No. 11 Tahun 1992 Dan Hukum Ekonomi Syariah?. 2)
Bagaimana relevasi ketentuan dana pensiun dalam UU No.11 Tahun 1992 dengan
Hukum Ekonomi Syariah? Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang penulis
gunakan adalah penelitian perpustakaan (library research). Penelitian ini
merupakan studi mengenai UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun.
Karena yang diteliti adalah teks tertulis yang berupa korpus (data yang dipakai
sebagai sumber bahan penelitian), maka pendekatan yang digunakan berdasarkan
penelitian kepustakaan (library research). Dalam penelitian ini, penelitian ini
bersifat pembahasan yang mendalam terhadap isi UU Nomor 11 Tahun 1992 dan
kemudian membandingkan dengan hukum Ekonomi syariah.Setelah penulis
peneliti dan penulis mendapatkan bahwa UU Nomor 11 Tahun 1992 tidak
relevansi dengan Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
tidak terdapat relevansi antara UU No.11 dengan Hukum Ekonomi Syariah
relevansi dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum ekonomi
syariah karena, menurut undang-undang tersebut pembayaran dana pensiun
kepada peserta pensiun meninggal sebelum masa pensiun tidak dibuat akad
contohnya peserta PNS yang terdatar langsung menjadi peserta pensiun dan uang
peserta dipotong perbulan tanpa ada akad dengan secara terpaksa, pembayaran
manfaat pensiun yang akan diberikan kepada ahli waris tidak sah oleh lembaga
pensiun karena gaji yang dipotong selama setiap bulan sampai tahunan tidak ada
akad tetapi langsung adanya pemotongan dari peserta pensiun. sedangkan sistem
investasi mudharabah pada Hukum Ekonomi Syariah di buat pejanjian sebelum
melakukan investasi dan jika modal tersebut menguntungkan maka akan di bagi
sesuai dengan kesepakatan.
Detail Information
| Penulis |
WULANDARI - Personal Name
|
|---|---|
| NIP/NIDN/NIM | 141308072 |
| Edition | |
| Language |
English
|
| Publisher | SYARIAH-HES : IAIN Lhokseumawe., 2019 |
| Edition | |
| Subject(s) | |
| No Panggil |
HES
|